ZONATIMES.COM, OPINI – Dunia saat ini tengah menghadapi terjangan pandemi Coronavirus Disease 2019 atau Covid-19. Dimana virus ini merupakan salah satu penyakit menular yang disebabkan oleh salah satu jenis Coronavirus yaitu SARS-CoV-2.
Gejala klinis pada Covid-19 biasanya muncul dalam 2 hari hingga 14 hari setelah terpapar. Penambahan jumlah kasus 2019-nCoV berlangsung cukup cepat dan sudah terjadi penyebaran ke beberapa negera, termasuk Indonesia.
Berlangsungnya pandemi Covid-19 berkaitan dengan komunikasi. Komunikasi sebagai garda terdepan dari upaya untuk memberikan informasi akurat. Karena situasi pandemi ini bisa menimbulkan kekacauan informasi publik atas kondisi krisis, yang bisa menghilangkan kepercayaan publik dan kebingungan di tengah masyarakat.
Dalam kondisi pandemi Covid-19 ini, komunikasi krisis semakin nyata keberadaannya. Mengingat informasi yang tersebar luas sangat banyak sehingga mengakibatkan masyarakat turut resah akan adanya pandemi ini.
Saat dalam kondisi seperti inilah, krisis komunikasi harus dapat diatasi dengan baik oleh masyarakat maupun pengambil kebijakan dan pemegang otoritas.
Tersebarnya berita atau tulisan hoax yang bersumber dari oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab dapat mengakibatkan masyarakat menjadi menyalahartikan informasi tersebut dan akan semakin cemas dan khawatir tanpa mengetahui kebenaran informasi tersebut.
Kegagalan dalam mengelola komunikasi mengakibatkan publik tidak memahami informasi secara akurat terutama untuk membantu menyikapi wabah dengan tepat.
Padahal seharusnya berita akurat menjadi kunci dalam proses penyampaian pesan secara cepat dan tepat ditangkap oleh berbagai pihak sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman dan over reactive yang bahkan tidak relevan dengan penanganan Covid-19 bahkan dapat memperparah situasi.
Seperti informasi yang tidak komprehensif terkait prosedur pemakaman korban Covid-19 ini justru menimbulkan reaksi berlebih sehingga terjadi penolakan korban Covid-19 di daerahnya sendiri.
Dalam menghadapi komunikasi krisis saat ini, masyarakat harus turut cerdas dan cermat dalam mengolah informasi yang baru saja didapatkan terutama informasi yang didapatkan dalam pesan singkat seperti pada pesan media sosial yang biasanya akan diteruskan dan disebarluaskan tanpa dicerna terlebih dahulu kebenaran informasi tersebut.
Dengan adanya komunikasi krisis dapat dicegah oleh masyarakat dengan cara membaca atau memperkuat literasi terhadap informasi-informasi yang diberitakan dalam sumber yang jelas keberadaan dan kebenarannya.
Pemerintah juga memiliki peranan yang penting dalam memperbaiki pola komunikasi saat pandemi Covid-19 ini dengan cara mengembangkan kemampuan dalam menyediakan informasi yang memadai, dengan berpegang pada prinsip keterbukaan, konsisten dan akurasi.
Selain itu, pemerintah juga harus memiliki pemimpin khusus dalam memberitakan dan menyebarkan informasi terkait Covid-19 agar dapat membangun pola komunikasi antara masyarakat dan pemerintah dengan baik sehingga dapat mencegah tersebarnya berita hoax di tengah-tengah masyarakat.
Peran pemimpin dalam komunikasi krisis untuk memberikan bimbingan kepada semua pihak yang terlibat dalam penanganan Covid-19.
Dengan keberadaan pemimpin khusus dalam komunikasi krisis saat pandemi ini dapat memegang peranan penting yang menjadi tolok ukur keberhasilan dan kegagalan dalam mengatasi pandemi ini.
Menimbang kondisi Geografis Indonesia yang sangat beragam, sistem komunikasi perlu dikembangkan juga sehingga bisa menjangkau seluruh kawasan dan lapisan masyarakat menghindari terjadinya miss komunikasi.
Informasi harus bersifat komprehensif dan menjadi pengetahuan bersama bukan hanya pemerintah tapi juga masyarakat luas. Informasi yang bersifat komprehensif harus menjadi pengetahuan bersama.
Media massa yang memiliki peran krusial terkait informasi penyebaran Covid-19 perlu dikuatkan perannya supaya bisa menjalankan fungsinya melalukan edukasi publik terkair penanganan Covid-19.
Apabila pola komunikasi krisis pemerintah Indonesia di tengah pandemi Covid-19 ini dibangun dengan baik, maka kebijakan yang diambil dan dibuat oleh pemerintah tidak akan membingungkan masyarakat luas.
Pemerintah dan masyarakat harus dapat melakukan komunikasi yang lebih terencana agar tingkat kepercayaan publik atau masyarakat tetap terjaga dan meningkat dibandingkan masyarakat mengonsumsi informasi dengan sumber yang tidak jelas dan terkesan menakut-nakuti.
Pemerintah yang memegang otoritas dan memiliki data valid mengenai fakta dalam kondisi pandemi Covid-19, maka pemerintah harus menyerukan keterbukaan data yang merupakan hal yang penting untuk dilakukan dan disampaikan kepada masyarakat agar lebih sadar dan memahami situasi terkini.
Oleh karena adanya pola komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat, dapat dipastikan pandemi ini akan berangsur-angsur dapat teratasi dan negara Indonesia dapat beraktivitas normal kembali.
Oleh: Sania Alya Fasya
Penulis merupakan mahasiswi Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), tulisan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.
