ZONATIMES.COM – Mengenal Lebih Dekat UNU Yogyakarta yang Gedungnya Diserahterimakan Presiden Jokowi.
Hari ini, 18 September 2023, Presiden RI Joko Widodo melakukan serah terima (soft launching) gedung baru kampus Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Yogyakarta kepada Ketua Umum PBNU K.H. Yahya Cholil Staquf. Soft launching tersebut dilakukan bersamaan pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) NU.
Kampus UNU Yogyakarta tersebut terletak di area istimewa, di Ringroad Barat daerah Gamping-Sleman Yogyakarta.
Pembangunan gedung itu dimulai sejak tahun 2022 di atas lahan seluas tanah seluas 7.500 m2 dengan ketinggian 9 lantai. Total bangunannya seluas 16.700m2.
Selain mendapatkan kontribusi dari Pemerintah RI melalui kebijakan Presiden, pembangunan gedung tersebut juga mendapat kontribusi dari Sri Sultan Hamangkubuwono X dan beberapa individu lain.
Menarik untuk mengenal lebih dekat salah satu pendatang pendidikan tinggi di Yogyakarta, daerah yang sudah lama dikenal sebagai pusat kota pendidikan ini.
UNU Yogyakarta, Berdiri 2017
UNU Yogyakarta merupakan perguruan tinggi NU yang dinisiasi oleh Organisasi (Jam’iyah) dan Jamaah NU di wilayah Yogyakarta. Sudah lama Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DIY dan PCNU-PCNU se-DIY serta Jamaah NU Yogyakarta mencita-citakan berdirinya perguruan tinggi NU di daerah ini.
Setelah mengumpulkan dana awal dan menghimpun sumber daya manusia di kalangan pimpinan PWNU DIY dan jam’iyah NU, akhirnya pada tahun 2017 berdirilah UNU Yogyakarta. Pada saat itu PWNU DIY dinahkodai Rais Syuriyah K.H. Drs. Mas’ud Masduki dan Ketua Tanfidliyah Prof. Dr. Nizar Ali, M.Ag.
Pada Jumat, 10 Maret 2017, Surat Keterangan (SK) pendirian UNU Yogyakarta resmi diserahkan Menristekdikti Muhammad Nasir kepada Ketua PBNU Prof Dr. K.H. Said Aqil Siradj di Kampus Lowanu UNU Yogyakarta. Penyerahan SK tersebut menandai berdirinya UNU Yogyakarta.
Pada peresmian itu Ketua Umum PBNU, KH. Said Aqil Siradj, sekaligus juga melantik Prof Dr. Purwo Santoso sebagai Rektor pertama UNU Yogyakarta.
UNU Yogyakarta sebagai Kampus Kajian Masa Depan
Saat ini pengelolaan UNU Yogyakarta ditangani secara langsung oleh PBNU melalui Badan Pelaksana Penyelenggara (BPP) UNU Yogyakarta.
Pada tahun 2022 Rektor baru UNU Yogyakarta, Widya Priyahita, mencanangkan kampus ini menjadi kampus yang mencetak profesional unggul dengan memfokuskan pada kajian-kajian masa depan (future studies) pertama di Asia Pasifik. Tujuannya untuk membangun peradaban Islam masa depan.
Kampus ini menuliskan visinya adalah, “UNU Yogyakarta menjadi Perguruan Tinggi yang mandiri, inovatif dan berdaya saing dalam mewujudkan Indonesia yang berkeadilan dan demokratis melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat atas dasar Islam ahlus sunnah wal jama’ah an-nahdliyah pada tahun 2050”.
Sementara itu misinya ada empat, yaitu: (1) Menyelenggarakan pendidikan tinggi berdasarkan ke-NU-an sebagai sistem nilai dan kepesantrenan sebagai model dalam konsepsi high-end-campus; (2) Menyelenggarakan pendidikan tinggi berdasarkan pemerataan akses publik yang menghasilkan kader enterprenuer; (3) Melaksanakan penelitian dalam kerangka innovative learning hub yang menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan (4) Menyelenggarakan pengabdian partisipatif pada masyarakat dalam rangka penguatan organisasi kemasyarakatan dan pengembangan kesetaraan partnership.
UNU Yogyakarta memiliki 5 Fakultas dengan total 11 Program Studi (Prodi). Pertama, Fakultas Teknologi Informasi (Prodi Teknik Komputer, Teknik Infromatika, dan Teknik Elektro); Kedua, Fakultas Ilmu Pendidikan (Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dan Pendidikan Bahasa Inggris).
Ketiga, Fakultas Industri Halal (Prodi Agribisnis, Teknologi Hasil Pertanian, dan Farmasi; Keempat, Fakultas Ilmu Ekonomi (Prodi Akuntasi dan Manajemen); Kelima, Fakultas Dirosah Islamiyah (Prodi Studi Islam Interdisipliner).
Sementara ini UNU Yogyakarta memiliki mahasiswa hampir dua ribu orang.
Untuk mencapai visinya, kampus ini gencar berkolaborasi secara luas baik dengan lembaga-lembaga di dalam negeri maupun di luar negeri, termasuk dengan pemerintah Uni Emirat Arab (UEA).
