ZONATIMES.COM – Soal Rempang, Ketum PBNU: Masyarakat Tak Boleh Jadi Korban.
Mengenai isu Rempang, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf telah memberikan tanggapannya terhadap situasi yang tengah berkecamuk di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau itu.
Dia menyatakan bahwa investasi harus dilihat sebagai kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama mereka yang berada di wilayah yang menjadi tujuan investasi. Penting bahwa masyarakat tidak menjadi korban dalam proses tersebut.
“Seperti kasus Rempang itu kan ada investasi di tempatkan di sana, kemudian timbul masalah dengan masyarakat di lingkungan setempat. Investasi itu harus dikembalikan kepada tujuan asalnya, yaitu untuk kemaslahatan masyarakat. Maka, harus dijadikan peluang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, khususnya di lingkungan destinasi investasi itu sendiri dan masyarakat tidak boleh menjadi korban,” ungkapnya dalam konferensi pers menjelang Munas-Konbes NU 2023 di Kantor PBNU, Jalan Kramat Raya 164, Jakarta Pusat, pada hari Jumat (15/9/2023).
Dia juga menegaskan bahwa rencana pembangunan Rempang Eco City yang termasuk dalam Program Strategis Nasional (PSN) harus selalu mengedepankan kesejahteraan masyarakat. Bagaimanapun, menurutnya, kesejahteraan masyarakat adalah prioritas utama.
“Risiko-risiko investasi itu hitungan kemudian, pertama-tama kesentosaan masyarakat itu harus dijaga tidak boleh masyarakat menjadi korban karena itu berarti melenceng dari tujuan investasi itu sendiri,” kata Gus Yahya, panggilan akrab Ketua Umum PBNU itu.
Sementara itu, Gus Yahya menjelaskan bahwa Nahdlatul Ulama sejauh ini tidak pernah terlibat dalam proses pembuatan kebijakan yang mengakibatkan kerusuhan di Rempang. “Rempang seperti sekarang ini, sebetulnya Nahdlatul Ulama dengan eksponen-eksponen sosial yang lain yang jadi stakeholder masyarakat seperti ormas-ormas yang lain sebetulnya agak kagok karena terjadi mendadak dan kami tidak pernah diajak bicara,” jelasnya.
“Jadi, tidak pernah dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan sejak awal sehingga sebelumnya kami tidak punya antisipasi dan kami tidak terlibat sama sekali dalam proses eksekusi dari kebijakan investasi itu,” tambahnya.
Oleh karena itu, Gus Yahya berpendapat bahwa pihak yang harus memberikan penjelasan dan menyelesaikan masalah ini adalah mereka yang terlibat dalam perencanaan sejak awal.
“Pada saat sekarang ini, pertama yang harus ditanya terlebih dahulu adalah pihak-pihak yang terlibat dalam kebijakan itu sendiri. Tapi kalau kami dimintai pandangan dalam keadaan sudah seperti ini, satu-satunya yang kami bisa sampaikan adalah bahwa kesentosaan masyarakat harus dinomorsatukan. Tidak boleh masyarakat menjadi korban”, pungkasnya.
