Kemenkumham Usul Kopi Papua Punya Perlindungan HKI

Gambar Gravatar
Minggu, 10 Okt 2021, 9: 21 am-Ekonomi

ZONATIMES.COM, Jayapura – Festival Kopi Papua-UMKM Kota Jayapura digelar di tengah meriahnya perhelatan PON XX Papua. Bank Indonesia (BI) mencatat sebanyak 20 ribu pengunjung yang dalam pada festival yang digelar sejak 3-9 Oktober 2021. 

Papua memang punya kekayaan sumber daya alam. Salah satunya kopi. Jenis kopi yang dikenal adalah Kopi Amungme, Kopi Arabika Wamena, dan Kopi Ambaidiru Serui. 

Bank Indonesia perwakilan Provinsi Papua berkolaborasi bersama Kanwil Kemenkumham Papua menggelar diskusi secara virtual pada 5 Oktober 2021. Diskusi membahas bagaimana manfaat Serta Pemahaman Hak Kekayaan Intelektual Yang ada di Papua Dalam hal Ini Kopi. Indonesia merupakan Negara yang kaya akan keragaman budaya dan Sumber Daya Alam.

Dari segi Sumber Daya Alam, banyak produk daerah yang telah lama dikenal dan mendapatkan tempat di pasar Internasional sehingga memiliki nilai ekonomi yang tinggi seperti Indikasi Geografis khususnya kopi arabika maupun Robusta yang terkenal di Papua yang berada dan tersebar di seluruh Wilayah Papua. Papua memiliki banyak potensi Indikasi Geografis salah satunya adalah produksi kopi. 

Dalam diskusi virtual tersebut, Kepala Bidang Registrasi Perawatan Bina Khusus Narkotika pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Papua Barat, Anthonius Ayorbaba menegaskan bahwa perlindungan Kekayaan Intelektual harus kita lakukan. Caranya dengan mendaftarkan indikasi geografis agar dapat tercatat pada pusat data Nasional Kekayaan Intelektual Komunal dan dikenal oleh seluruh dunia sehingga memicu pertumbuhan ekonomi.

Di Indonesia sendiri banyak potensi indikasi geografis yang bisa dimanfaatkan untuk bersaing di dunia Internasional yang saat ini seperti kopi Wamena dan Amungme yang telah beredar dari sabang hingga merauke dan diminati oleh penduduk Indonesia. Salah satu target kinerja Kementerian Hukum dan HAM yaitu pendaftaran indikasi geografis, terkhusus di Papua, banyak indikasi geografis yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah untuk melakukan inventarisasi dan mendaftarkannya.