ZONATIMES.COM – Pernah mikir gak sih apa yang terjadi sebelum sebakul nasi tiba di meja makan kalian? Yup, betul sekali. Ada jutaan petani yang bersusah payah menggarap padi di sawah, memanen, dan mengeringkan gabah. Mereka adalah aktor penting yang berperan dalam mewujudkan ketahanan pangan di Indonesia. Namun, kami tidak akan membahas lebih detail mengenai ketahanan pangan, ya. Lalu, bahas apa dong?
Ini tentang wacana impor beras sebanyak 1 juta ton. Jadi, rencana impor beras ini pertama kali bergulir karena usulan Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto dalam rapat Kementerian Perdagangan. Airlangga mengatakan, penyediaan ini diperlukan untuk bantuan sosial berupa beras di situasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), antisipasi banjir, dan pandemi.
Sebelum itu, kita harus paham di situasi seperti apa pemerintah boleh melakukan impor beras alias membeli beras dalam jumlah banyak dari negara lain. Dilansir dari Kompas.com, Peneliti di Institute for Development Economics and Finance (Indef), Rusli Abdullah membeberkan tiga alasan yang memperbolehkan pemerintah melakukan impor beras.
Pertama, pemerintah ingin mendapatkan jenis beras baru yang memang tidak bisa diproduksi di dalam negeri. Misalnya, beras untuk penderita diabetes, beras jepang, dan sebagainya. Kedua, sebagai Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang akan masuk ke gudang Bulog. Persediaan beras tersebut akan digunakan Bulog ketika terjadi kelangkaan beras di pasar. Dan ketiga ialah terjadinya paceklik.
Dalam laporan BBC News Indonesia, Ketua Umum Gerakan Petani Nusantara (GPN), Suryo Wioyono mengkritisi wacana impor beras ini. Ia mengatakan, keputusan pemerintah untuk impor beras tidak masuk akal sebab tidak ada alasan yang kuat untuk membenarkan tindakan tersebut. Tak seperti impor beras yang terjadi di tahun 2017 dan 2018. Saat itu, pemerintah melakukan impor beras karena adanya serangan wereng atau hama secara besar-besaran sehingga banyak petani yang gagal panen.
Akan tetapi situasi yang kini mendekati panen raya, tak menunjukkan adanya gejala gagal panen maupun paceklik. Malah, Suryo melaporkan tak ada panen padi bermasalah di Jawa, Sumatera hingga Merauke. Selain itu, Badan Pusat Statistik, (BPS) membuat Kerangka Sampling Area (KSA) perhitungan baru terkait beras, dan ditemukan pada 2019 dan 2020 masih terdapat surplus, karena pada 2018 Indonesia melakukan impor dalam jumlah besar. Di awal tahun ini, BPS telah membuat prediksi adanya jumlah panen yang melimpah di awal tahun 2021.
Hal tersebut selaras dengan laporan yang disampaikan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo. Ia mengatakan bahwa persediaan beras nasional mengalami surplus 12 juta ton. Jumlah tersebut didapatkan setelah Syahrul melakukan prognosa alias perhitungan kemungkinan yang akan terjadi dalam jangka waktu panjang terkait ketersediaan dan kebutuhan pokok periode Januari-Mei 2021.
Syahrul juga mencatat stok beras pada akhir 2020 sebesar 7, 38 juta ton. Sementara perkiraan produksi dalam negeri sebesar 17, 51 juta ton. Sehingga jumlahnya menjadi sekitar 24, 9 juta ton. Adapun perkiraan kebutuhan yaitu sebesar 12, 33 juta ton. Oleh sebab itu, muncullah angka surplus 12, 56 juta ton.
Lalu, jika produksi beras kita memang surplus, kok pemerintah tetap ingin impor beras, ya?
Nah, menurut peneliti di Indef, Rusli Abdullah ada dua kemungkinan. Pertama, jika keputusan ini tidak disengaja, maka ia menilai kemampuan pemerintah dalam mengambil keputusan yang baik dan tepat itu masih sangat kurang. Sebab para petani sedang bersiap untuk panen raya, dengan artian kebutuhan beras nasional masih bisa dipenuhi. Kedua, jika keputusan ini disengaja maka pemerintah memang menargetkan agar harga gabah menjadi rendah. Ketika harga gabah rendah, otomatis nantinya Bulog dapat menyerap gabah dengan harga yang lebih murah.
Nah, meskipun wacana impor beras ini belum dilaksanakan, tetapi dampaknya kepada petani telah terlihat. Ada beberapa laporan terkait menurunnya harga jual gabah. Misalnya, di Indramayu, harga gabah kini sudah Rp. 3500/kilogram. Padahal beberapa minggu sebelumnya, panen di Demak dan Kudus, Jawa Tengah, harga gabah masih berada di kisaran Rp. 4500/kilogram. Jika begini, sudah terlihat bukan, siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan?
Meski begitu, pemerintah Indonesia dan pemerintah Thailand segera meneken perjanjian impor beras tersebut pada akhir Maret 2021 ini. Dikutip dari Bangkok Post pada Kamis (18/03/2021), Menteri Perdagangan Thailand, Jurin Laksanawisit, menyampaikan bahwa penandatanganan MoU tersebut akan dilakukan di minggu terakhir Maret. Lantas, apa yang terjadi jika wacana tersebut benar-benar terjadi?
Menurut Rusli, pelaksanaan impor beras tersebut akan sangat berdampak pada merosotnya harga gabah petani. Modal produksi yang mereka keluarkan tidak akan sebanding dengan hasil yang mereka dapatkan. Dengan begitu, ada kemungkinan petani enggan menanam padi lagi untuk musim tanam yang akan datang. Sekiranya wacana impor beras 1 juta ton benar-benar dilaksanakan.
Jadi, bagaimana tanggapan kalian yang masih memegang teguh prinsip; gak makan namanya kalau belum makan nasi, soal wacana impor beras ini? (Ren/Khin/Wid)
