ZONATIMES.COM, Makassar – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian tanggapan fraksi atas Nota Keuangan dan Rancangan Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2020, di Ruang Paripurna DPRD Sulsel, Jl Urif Sumoharjo Makassar, Rabu, 13 November 2019.
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) dalam pemandangan umum Fraksi PPP menyoroti beberapa hal diantaranya anggaran pendidikan yang tidak mencapai 20 persen, pengurangan anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan harga komoditi pertanian yang anjlok.
“Berdasarkan kebijakan pembangunan dalam dokumen RPJMD tahun 2018-2023 yang dijabarkan ke dalam RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020, fokus pembangunan Sulsel diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia namun ironinya anggaran pendidikan Sulsel belum mencapai 20 persen sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003,” ujar Fauzan.
Fraksi PPP berpendapat Fauzan, jika fokus pemerintah untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia maka sektor pendidikan harus harus fokus utama pemerintah Sulawesi Selatan untuk ditingkatkan, jadi anggarannya semestinya lebih ditingkatkan.
“Idealnya, jika APBD kita Rp. 10,446 Triliun lebih maka alokasi anggaran pendidikan kita yakni 2 Triliun lebih. Namun jika merujuk pada nota keuangan RAPBD tahun 2020, anggaran pendidikan cuma mendapatkan alokasi Rp. 675 Milyar atau 6 persen lebih saja,” jelas legislator Sulsel termuda ini
Sekretaris Fraksi PPP DPRD Sulsel, Andi Nurhidayati Zainuddin juga mengungkapkan, Fraksi PPP juga menyoroti pengurangan anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di tahun 2020, yang hanya mendapatkan alokasi Rp. 2,11 Milyar.
“Menurut kami (Fraksi PPP) anggaran untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di tahun 2020 semestinya ditingkatkan bukan malah dikurangi. Ini untuk mendorong capaian kota layak anak di Sulawesi Selatan yang ditahun 2019 baru 14 kabupaten yang mendapatkan predikat tersebut, jadi masih ada 10 kabupaten yang belum,” ujar Wakil Ketua PPP Sulsel ini.
Andi Etti sapaannya juga mengungkapkan, berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kekerasan perempuan dan anak di Sulawesi Selatan tergolong masih tinggi dan butuh perhatian yang serius.
“Jika anggaran untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dikurangi kami khawatir layanan untuk korban kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak berjalan dengan maksimal padahal salah satu target prioritas RPJMD Sulsel adalah menurunnya rasio kekerasan terhadap Perempuan dan Anak,” jelasnya.
