oleh

PSBB di Kabupaten Gowa Sulsel Diterapkan Mulai 29 April 2020

Sabtu, 25 Apr 2020, 5: 41 pm
Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan

ZONATIMES.COM, Gowa – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa telah menetapkan penerapan pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) akan dimulai pada Rabu, 29 April 2020 mendatang.

Penetapan pelaksanaan secara resmi ini sebagai tindaklanjut surat keputusan yang dikeluarkan Kementrian Kesehatan Republik Indonesia tentang persetujuan Kabupaten Gowa melaksanakan PSBB dalam rangka mempercepat penanganan penyebaran virus corona atau Covid-19.

“Kita tetapkan PSBB ini pada Rabu karena bertepatan dengan satu minggu setelah keluarnya keputusan Menkes RI,” kata Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan saat memimpin Rapat Telekonferensi bersama Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Gowa, Jumat (24/4/2020).

Baca Juga  Kantor Lurah Rusak Diamuk Warga, Pj Wali Kota Makassar Sesalkan

Bupati Adnan menegaskan, sebelum penerapan PSBB, dirinya juga telah meminta agar terlebih dulu dilakukan ujicoba sekaligus menyosialisasikan kepada masyarakat hal-hal yang dapat dilakukan dan tidak dapat dilakukan selama berjalannya penerapan PSBB.

Lanjutnya, termasuk menyediakan paket sembako untuk kebutuhan pangan masyarakat selama dilakukannya pembatasan sosial dengan skala besar ini. Apalagi penerapan PSBB akan berlangsung selama 14 hari atau hingga 12 Mei 2020.

“Kita akan siapkan 50 ribu paket sembako untuk didistribusi Senin (27/4/2020) mendatang, agar sebelum pelaksanaan PSBB penyalurannya sudah rampung,” harapnya.

Baca Juga  Ketua Umum PBNU Akan Hadir di Kota Makasssr, Ini Respon Ansor Banser

Khusus untuk item-item sembako yang akan dibagikan ke masyarakat merupakan produk lokal Kabupaten Gowa. Utamanya produk olahan dari pelaku UMKM lokal.

Sementara Kapolres Gowa, AKBP Boy FS Samola mengaku sepakat dengan penetapan tanggal pelaksanaan PSBB di wilayah Kabupaten Gowa.

Pihaknya pun memastikan akan mendukung dan melibatkan diri secara penuh untuk mengawal terciptanya pengamanan selama masa PSBB.

“Saya setuju kapan saja, yang jelas dalam penyaluran bantuan terlebih dulu dibuatkan Peraturan Bupati sebagai dasar hukum kita dalam melakukan penegakan hukum jika terjadi penyalahgunaan saat penyaluran nanti,” tambahnya. (*)

Baca Juga  KH Said Aqiel Siradj Isi Halaqah Kebangsaan di Pelantikan NU Makassar, PMII: Barakah NU

Baca Juga