ZONATIMES.COM, Makassar – Satu Anggota Bawaslu Kota Makassar, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Sri Wahyuningsih menghadiri rapat koordinasi terkait persiapan pelaksanaan tahapan lanjutan Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Makassar yang akan berlangsung 9 Desember 2020 mendatang.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Pj Walikota Makassar, Forkopimda, Ketua DPRD Makassar, Wakil Ketua PN Makassar, Perwakilan Kejaksaan Negeri Makassar, Kapolrestabes dan Wakil Kapolres Pelabuhan Makassar yang digelar di ruangan Sipakatau Balaikota Makassar, Rabu (29/07/2020).
Komisioner KPU Kota Makassar, Endang Sari menyampaikan bahwa sejauh ini telah menjalankan tahapan kembali sejak 18 Juli 2020 dan saat ini tahapan yang sedang berjalan yaitu pencoklitan.
“Ada 2 prosedur yang dilakukan PPDP dalam pencoklitan yaitu menggunakan lembaran manual dan aplikasi E-Coklit,” terang Endang Sari.
Ia juga menjelaskan bahwa pada tahapan Pencoklitan, KPU dan jajarannya telah melaksanakan Pencoklitan sesuai dengan Standar Protokol Kesehatan, petugas PPDP yang bertugas adalah orang-orang yang telah melalui rapid test yang dinyatakan non reaktif serta telah dilengkapi dengan APD yang lengkap.
“Sampai saat ini kita masih melakukan rapid test untuk penggantian terhadap PPDP yang reaktif Inilah menjadi kendala setiap bulan, KPU melakukan penggantian terhadap penyelenggara Tingkat PPS dan PPDP,” jelas Endang.
Sementara itu komisioner Bawaslu Kota Makassar, Sri Wahyuningsih menyampaikan bahwa pihak Bawaslu Kota Makassar telah melakukan Pengawasan sesuai dengan Protokol kesehatan hingga jajaran kelurahan.
Selain itu Bawaslu Kota Makassar gencar melakukan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif kepada seluruh lapisan Masyarakat, baik Mahasiswa maupun Ormas.
“Hingga saat ini Bawaslu telah dan masih menangani beberapa temuan terkait Netralitas Aparatur Sipil Negara, untuk itu saya mengajak kepada seluruh rekan ASN se kota Makassar untuk tetap Netral dan tidak ikut dalam politik praktis,” imbu Sri Wahyuningsih.
PJ Walikota Makassar Rudi Djamaluddin berharap pada pemilihan walikota dan Wakil Walikota Makassar dapat meningkat partisipasi masyarakat lebih tinggi dari pemilu tahun 2019 walau dalam keadaan covid-19. (*)
