ZONATIMES.COM, Makassar – Sekretaris Pemprov Sulsel, Abdul Hayat Gani, menghadiri Rapat Koordinasi Wilayah Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Sulsel dan Sulbar, yang dirangkaikan dengan Launching Website TPAKD, di Hotel Claro Makassar, Jumat, 9 April 2021.
Adapun kegiatan ini dihadiri oleh Ketua Komisi B DPRD Sulsel Rahmatika Dewi, Kepala OJK Regional 6 Sulampua, Muhammad Nurdin Subandi, Sekda Provinsi Sulbar Muhammad Idris, Direktur Bank Indonesia Kantor Perwakilan Sulawesi Selatan Endang Saputra, dan Sekda Kabupaten/Kota se Sulselbar.
Abdul Hayat menyampaikan apresiasi pemerintah provinsi atas kerjasama yang sangat baik antara Pemprov Sulsel dan Sulbar, serta OJK Sulampua serta stakeholder. Dalam hal ini terkait hadirnya TPAKD dalam berbagai kegiatan, sebagai upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19.
“Kita ingin mengatakan, satu apresiasi yang cukup tinggi dari Pemprov, karena perluasan jangkauan TPAKD ini sangat dibutuhkan dalam posisi mendorong sekuat tenaga yang namanya PEN atau Pemulihan Ekonomi Nasional,” kata Abdul Hayat.
Sinergitas antara TPAKD Provinsi dengan kabupaten/kota diperlukan, dimana salah satu tugasnya adalah mendukung dan mensukseskan program PEN yang diluncurkan pemerintah pusat.
Adapun tahun 2020, kondisi perekonomian Sulsel berada pada angka -0,70 persen, meskipun angka ini di atas pertumbuhan ekonomi nasional yang berada pada angka -2,07 persen. Namun, harus tetap waspada pada kondisi ancaman resesi ekonomi yang semakin parah.
Karena alasan tersebut, pemerintah membuka akses dan aktivitas masyarakat dengan serangkaian kebijakan dalam rangka masa kenormalan baru, walaupun angka terpapar Covid-19 masih bertambah.
“Apa yang kita lakukan dengan kondisi real yang sekarang ini, dengan kondisi yang kita inginkan ke depan ini pertumbuhan ekonomi, perlindungan sosial, ide, gagasan, inovasi kita lakukan,” sebutnya.
Berbagai strategi khusus dilakukan dalam penanganan pandemi Covid-19. Sehingga, dalam kepentingan tersebut dibutuhkan kerjasama berbagai pihak secara maksimal untuk menyiapkan program kerja, terutama sektor ekonomi yang terdampak Covid-19, khususnya UMKM.
Terkait UMKM, ia menyampaikan, harus didukung oleh berbagai pihak. Terdapat 1,2 juta UMKM di Sulsel. “Saya kira sangat membantu jaringan informasi dan data-data kepada UMKM,” imbuhnya.
Fakta-fakta informasi dibutuhkan terkait UMKM oleh pemerintah, kemudian ditransformasi menjadi sebuah keputusan efektif untuk memastikan kebutuhan masyarakat. Termasuk pada bantuan yang akan diberikan, yang dilandasi atas kebutuhan.
Ia juga mengharapkan, UMKM di Sulsel dapat memasarkan produknya dan menjawab tantangan dunia internasional.
Sekaligus mengapresiasi Bank Sulselbar dalam berkontribusi memberikan dukungan dalam launching website TPAKD.
“Kita ingin perluasan jangkauan, informasi-informasi untuk melakukan percepatan-percepatan. Kenapa? Ini karena inklusi keuangan yang ingin kita dorong,” harapnya.
Ia juga mendukung ide yang muncul terkait Bank Sulselbar untuk memperluas layanan di Kawasan Timur Indonesia (KTI), terutama di Papua dan Papua Barat.
“Bagus juga ide gagasan itu, kalau Sulselbar invasi ke Papua dan Papua Barat. Dengan melihat kondisi empiris yang ada di Papua, dapat dilakukan. Kalau BJB Jawa Barat bisa ke Sulsel, kenapa kita tidak bisa Bank Sulselbar ke Papua dan Papua Barat. Saya kira patut dihargai ide ini. Karena kita ingin membangun di timur, tetapi untuk Indonesia,” pungkasnya.
Sedangkan, Kepala OJK Regional 6 Sulampua, Muhammad Nurdin Subandi, mengatakan, TPAKD merupakan suatu wadah untuk menyatukan pikiran dari ruang sinergi antar pemangku kepentingan dalam menfungsikan dan melaksanakan program kegiatan, yang akhirnya dapat menciptakan percepatan dan perluasan akses keuangan kepada masyarakat.
“Pada kesempatan ini, kami harapkan dukungan pemerintah daerah, kabupaten/kota, untuk dapat menggali potensi dananya masing-masing. Yang dapat kita sinergikan dengan berbagai industri jasa keuangan tidak hanya perbankan, namun juga dari sektor pasar modal dan industri keuangan lainnya, untuk membuka akses keuangan kepada UMKM,” paparnya.
Pada moment ini, mendukung para pelaku industri jasa keuangan untuk aktif dalam menjadi lokomotif ekonomi di kabupaten/kota. Terutama dalam pemberantasan rentenir melalui program Kredit Pembiayaan Melawan Rentenir yang disebut KPMR, dan sampai saat ini lembaga perbankan yang telah merealisasikan program ini yaitu Bank Sulselbar.
Adapun dalam pandemi saat ini, hal yang menjadi tantangan industri jasa keuangan yaitu dalam meningkatkan perannya masing-masing menjadi motor penggerak pemulihan ekonomi nasional dalam mencatat pertumbuhan ekonomi yang positif ke depan.
“Sejalan dengan hal tersebut, Otoritas Jasa Keuangan terus berkontribusi dan bertransformasi ke digital untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Dalam era new normal saat ini, yang merupakan salah satu program tematik Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Tahun 2021 yaitu digitalisasi produk dan layanan keuangan,” jelasnya.
TPAKD Sulsel sendiri memiliki kinerja yang positif yang cukup signifikan. Dimana Presiden memberikan penghargaan dengan kategori Penggerak Akses dengan Pola Kemitraan selama dua tahun, dari 2019 hingga 2020.
