ZONATIMES.COM – Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat. Sementara Marzuki Alie sebagai Ketua Dewan Pembina. Keduanya terpilih lewat klaim Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3) kemarin.
Seperti diberitakan Sindonews.com, proses pemilihan ketum Partai Demokrat dalam KLB berjalan kurang dari lima menit.
Jhoni Alen yang bertindak sebagai pimpinan sidang menanyakan kepada peserta KLB tentang siapa saja yang mereka inginkan menjadi calom ketum.
Kemudian, nama Moeldoko dan Marzuki Alie mencuat. Selanjutnya, Jhoni Allen meminta pendukung dua kandidat terpilih untuk berdiri.
Tidak ada angka pasti berapa jumlah peserta yang berdiri saat disebutkan mendukung Moeldoko. Namun secara pandangan mata, jumlahnya memang lebih banyak dari pendukung Marzuki Alie. Jhonny Alen pun menetapkan Moeldoko menjadi ketua umum.
Setelahnya, Jhoni Alen membacakan putusan KLB, “Memutuskan, menetapkan Jenderal (Purn) Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2025”.
Gerak-gerik Moeldoko untuk mengambil alih pucuk pimpinan Partai Demokrat lewat KLB sudah tercium sejak awal 2021. Namun, menurut Pakar Komunikasi Politik Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komaruddin, langkah Moeldoko untuk menduduki jabatan ketum pada partai yang didirikan pada 9 September 2001 itu dinilai salah.
“Sudah saya duga akan KLB. Karena skenario kudetanya seperti itu. Kudeta terang-terangan melalui KLB yang abal-abal atau odong-odong,” kata Ujang dikutip dari Sindonews.com.
KLB yang dilaksanakan di di The Hill Hotel & Resort, kata Ujang menandakan demokrasi di Indonesia sedang mengalami kemunduran. Alasannya, Moeldoko bukanlah kader dari Partai Demokrat.
Peneliti Utama Lembaga Survei Indonesia (LSI) Saiful Mujani juga mengatakan hal senada dengan angamat Komunikasi Politik Ujang Komaruddin. Menurut Saiful Mujani, kudeta atau pengambilalihan Partai Demokrat oleh orang di luar partai adalah kejadian yang pertama kali di Indonesia. Ia menilai peristiwa ini adalah kemunduran demokrasi.
Menurut Saiful Mujani, pejabat negara seharusnya melindungi partai di era demokrasi seperti sekarang ini.
Pandapat itu ditulisnya melalui akun Twitter pribadinya di @saiful_mujani. “Zaman orba saja yang otoriter pengambilalihan kekuasaan lewat KLB oleh kader partai sendiri, kasus PDI misalnya. Di era demokrasi sekarang, Demokrat justeru diambil alih oleh pejabat negara yang mestinya melindungi semua partai. ironi luar biasa,” tulis Saiful.
